Bagaimana nasib perangkat desa 2024 ditahun ini. Tahun 2024 adalah waktu yang penuh ketidakpastian bagi perangkat desa di Indonesia. Kebijakan terbaru pemerintah, terutama yang berhubungan dengan status kepegawaian perangkat desa, menjadi bahan perdebatan dan diskusi yang terus berlanjut.
Hingga saat ini, perangkat desa belum memiliki kejelasan yang pasti mengenai status mereka dalam sistem pemerintahan.
Seiring dengan disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi UU Desa 3/2024, harapan perangkat desa untuk memperoleh status yang lebih pasti terus berkembang. Namun, bagaimana nasib perangkat desa 2024 yang akan terjadi pada perangkat desa di tahun 2024?
Apa Itu Perangkat Desa dan Mengapa Status Mereka Penting?
Perangkat desa adalah orang-orang yang menjalankan tugas pemerintahan di tingkat desa, termasuk kepala desa, sekretaris desa, dan kepala-kepala urusan lainnya.
Tugas mereka sangat krusial dalam mendukung program pemerintah dan melayani masyarakat di level akar rumput.
Namun, hingga kini, perangkat desa masih berada dalam “zona abu-abu” terkait status kepegawaian mereka. Mereka bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN), meskipun peran dan tanggung jawab mereka sering kali menyerupai ASN.
Ketidakjelasan ini menjadi salah satu isu utama yang dihadapi perangkat desa dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik dari segi kesejahteraan maupun pengakuan status mereka di mata hukum.
Baca Juga 40 Contoh Pemberdayaan Masyarakat yang Efektif untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemandirian
Perbedaan dan Kesamaan Antara Perangkat Desa dan ASN
Salah satu alasan utama mengapa perangkat desa menginginkan kepastian status adalah banyaknya kesamaan antara mereka dengan ASN.
Berikut adalah beberapa aspek persamaan dan perbedaan antara perangkat desa dan ASN:
Persamaan:
- Pelayanan Publik: Baik perangkat desa maupun ASN memiliki tugas untuk melayani masyarakat dan menjalankan program-program pemerintah.
- Sumber Penghasilan: Keduanya menerima gaji yang bersumber dari APBN atau APBD.
- Tanggung Jawab: Perangkat desa bertanggung jawab dalam hal pelayanan publik dan pengelolaan administrasi desa, serupa dengan ASN yang bertugas di pemerintahan pusat atau daerah.
Perbedaan:
- Status Kepegawaian: ASN diangkat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, sedangkan perangkat desa masih belum diakui sebagai ASN.
- Jenjang Karir: ASN memiliki jenjang karir yang jelas dan kesempatan pengembangan diri melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan. Sebaliknya, perangkat desa tidak memiliki sistem yang serupa.
Revisi UU Desa 2024: Nasib Perangkat Desa 2024
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah direvisi menjadi UU Desa 3/2024, seharusnya menjadi momentum penting dalam memberikan kepastian hukum dan status bagi perangkat desa.
Namun, hingga artikel ini ditulis, UU tersebut belum memberikan kejelasan yang diharapkan.
Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), secara tegas menyatakan bahwa perangkat desa bukanlah PNS.
Namun, diskusi mengenai kemungkinan pengangkatan perangkat desa menjadi ASN, baik sebagai PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), semakin menguat di kalangan masyarakat.
Apa yang Diinginkan oleh Perangkat Desa?
Perangkat desa menginginkan pengakuan yang lebih baik atas peran mereka dalam pemerintahan desa. Beberapa harapan yang mereka miliki meliputi:
- Kepastian Status Kepegawaian: Apakah mereka akan diangkat sebagai ASN atau tetap memiliki status khusus?
- Kesejahteraan yang Lebih Baik: Pengakuan status ASN diharapkan dapat memberikan akses yang lebih baik terhadap gaji dan tunjangan.
- Perlindungan Hukum dan Sosial: Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, perangkat desa menginginkan perlindungan hukum yang setara dengan ASN.
Namun, hingga kini, pemerintah belum memberikan jawaban pasti mengenai permintaan ini, dan perangkat desa masih harus menunggu kepastian lebih lanjut.
Nasib perangkat desa di tahun 2024 masih penuh ketidakpastian. Namun, dengan revisi UU Desa dan diskusi yang semakin menguat mengenai status mereka, ada harapan bahwa kejelasan akan segera terwujud.
Perangkat desa terus menantikan kebijakan yang dapat memberikan pengakuan lebih baik atas peran mereka dalam pemerintahan desa serta kesejahteraan yang layak.
Baca Juga Cara Cek KK Surabaya Diblokir atau Tidak
Sebagai warga negara yang peduli terhadap perkembangan pemerintahan desa, penting bagi kita untuk terus memantau perkembangan kebijakan ini dan mendukung perangkat desa dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan hak yang adil.
Demikianlah informasi mengenai nasib perangkat desa 2024, semoga informasi tersebut bermanfaat.
